Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Republik Indonesia. (1848). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata). Lembaran Negara Republik Indonesia.
Abbas, D. S. (2017). Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. Prenada Media.
Rohman, H. (2020). Hukum Jual Beli Online: Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa’il Nu, Dan Fatwa Dsn-Mui. Duta Media Publishing.
Triana, N., & Si, S. M. (2019). Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Dan Konsiliasi. Kaizen Sarana Edukasi.
Winarta, F. H. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua. Sinar Grafika.
Ashariani, B. A. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Bpn (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.
Aziza, L. A. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Terhadap Pemblokiran Sertifikat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Permen Agraria/Kepala Bpn Ri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita. Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas, 3(1).
Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(1).
Gunawan, H., Hutauruk, A., & Pelor, S. (2023). Analisis Yuridis Penghapusan Catatan Blokir Atas Sertipikat Melalui Penetapan Pengadilan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 292/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Brt). Delegasi.
Lubis, A. A., & Ilham, M. (2023). Akibat Hukum Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Notarius, 2(2). Https://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/17045
Nangkoda, R. (2019). Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase. Lex Et Sociatatis, 7(12). Https://Doi.Org/10.35796/Les.V7i12.27575
Nasution, F. D., & Suranta, F. A. (2017). Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Doaj (Doaj: Directory Of Open Access Journals).
Marpaung, R., & Yetti. (2024). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Perbankan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4). Https://Doi.Org/10.31004/Innovative.V4i4.14623
Permana, A. R. (2016). Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Pengembang (Developer) Yang Mengandung Cacat Kehendak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Disertasi Doktoral). Universitas Pasundan.
Pratama, R. S. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lps Lkpp) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa, 2(1), 1–13.
Putra, R. K., Ummi Kulsum, Johari, Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6). Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V7i6.5548
Sakti, S. T. I., & Budhisulistyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. Jurnal Privat Law, 8(1), 144. Https://Doi.Org/10.20961/Privat.V8i1.40388
Sekarsari, Anisa, Haryo Budhiawan, And Akur Nurasa. 2019. “Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Dan Bantul).” Tunas Agraria 2 (2): 117–35. Https://Doi.Org/10.31292/Jta.V2i2.32.
Selpiana, M. (N.D.). Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita. Universitas Flores Ende 2024.
Sihaloho, R., Nurudin, A., & Prabandari, A. P. (2020). Pelaksanaan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum. Notarius, 12(2), 550–565. Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V12i2.28995
Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 253–265. Https://Doi.Org/10.30996/Jhbbc.V3i2.3525
Syandri Pratama, R. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lps Lkpp) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, 2(1), 1–13. Https://Doi.Org/10.55961/Jpbj.V2i1.32
Rajagukguk, Jayasa Putra, Azmiati Zuliah, And Ayu Trisna Dewi. 2021a. “Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah Dengan Sertifikat Hak Milik Dalam Akta Di Bawah Tangan.” Warta Dharmawangsa 15 (2): 200–208. Https://Doi.Org/10.46576/Wdw.V15i2.1212.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



