Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara)

Sri Banun, Muhammad Azmi

Abstract


Children who are state assets who will continue the nation's ideals, it is only right that we as adults and have a healthy mind fight for their rights so that they can grow and develop properly so that there is no more discrimination against the position of illegitimate children who are human beings with inherent dignity and dignity from the womb to death as stated in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, with a study entitled "Legal Review of the Process of Issuing Birth Certificates for Extramarital Children (Study of the Population and Civil Registration Service of Batu Bara Regency)" aims to analyze the synchronicity and harmony between theory and reality in the field. By using the nature and type of empirical research and qualitative descriptive with the type of data taken and used in this study are primary data and secondary data taken using approach and interview techniques as well as data from archiving and important documents at the Population and Civil Registration Service. The focus of this research conducted in this thesis is on the position of illegitimate children, the role and procedure or process of issuing birth certificates for illegitimate children, starting from the requirements, process and to the final stage, namely the receipt of birth certificates or submission of birth certificates from officers to applicants as well as obstacles and inhibiting factors in the process of issuing birth certificates for illegitimate children. With the data analysis technique used, namely qualitative data analysis, it can be seen that the conditions that occur are less synchronized between theory and what happens in the process of issuing birth certificates for illegitimate children. 

Keywords


Procedure, Issuing Birth Certificates, Illegitimate Children

Full Text:

PDF

References


Budiono Herlien. 2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti

Djamil M Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ( UU SPPA)).

Fuady Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gosita Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademi Pressindo

Gultom Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Rafika Aditama.

Hadikusuma Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju

Hamdani H.S.A. Al. 2002. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani

Muslimin Amrah. 1980. Beberapa Azaz-Azaz Dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasai. Bandung: Penerbit Alumni

Muthiah Aulia. 2017. Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Naja Daeng. 2012. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Saebani Beni Ahmad. 2001. Fiqih Munakahat (Buku II): Jakarta: Pustaka Setia

Surbekti. R, R. Tjitrosudibio.2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Pramita

Thamrin Husni. 2011. Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris. Yogyakarta: Laksbang pressindo

Usmani Rasm. 2014. Al-Quranilkarim Dengan Terjemahan Tematik. Bandung: Cordoba

Witanto D.Y. 2012. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Bandung: Prestasi Pustaka

Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Dokumen

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaran Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

PPRI tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010

Olivia Fitria, Jhony. 2012. Jurnal Hukum: Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.

Siska, Saqinah.2016. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kaawin di DINAS DUKCAPIL KULONPROGO, Artikel Skripsi, Edisi 2016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.

Sasmira, Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010, Jurnal Hukum

Susanti Aris Dwi.2013. Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Openion, Edisi 4.

Wiratni Ahmadi. 2008. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

http://www.seputarilmu.com/2015/12/10-pengertian-lembaga-sosial-menurut.htm, Soerjono Soekanto, Pengertian Lembaga Sosial Menurut Para Ahli di Dunia diakses pada tanggal 13 November 2017 jam 12.30

http://guruppkn.com/pengertian-lembaga. Macmillan, Lembaga Menurut Para Ahli diakses pada hari selasa tanggal 21 November 2017

kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/ diakses pada tanggal 05 Februari 2018

http://www.landasanteori.com/2015/08/Pengertian-anak-menurut-defenisi-ahli.html, Huraera, Pengertian Anak Menurut Defenisi Ahli dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, diakses pada tanggal13 November 2017 pukul 11.30 WIB.

http://wie_2.tripod.com/capil1.htm. Tripod, Akta Kelahiran, Diakses pada hari Sabtu pukul 19:30 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,