Analisis Kasus Korupsi Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19 dari Perspektif Etika dan Profesionalisme Hukum
Abstract
This research analyzes the handling of social assistance corruption cases during the COVID-19 pandemic from the perspective of legal ethics and professionalism. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach, referring to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The results show that social assistance corruption cases involving high-ranking officials, such as Juliari Batubara, reflect the lack of moral integrity, transparency, and accountability in the legal and governance system. The implications of this case include state financial losses, decreased public trust, and socio-economic injustice for affected communities. This research recommends strengthening technology-based monitoring mechanisms, bureaucratic reform, and increasing the role of anti-corruption institutions to restore public trust. In conclusion, strict, independent, and justice-oriented law enforcement is needed to prevent similar practices in the future.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Mustaqim, F. N, Kusuma, D. W., Khairunisa R. M, Wardani K. I, Sukirman, R. N. A dan Ulhaq, I. D. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2 (2), 153-164.
Noveria, M Dan Romdiati, H. ((2022)). Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13 (1), 71 - 84.
Saputra, R. (2021). "Blockchain dalam Transparansi Keuangan Publik: Studi Kasus Pengelolaan Dana Bansos." Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 9(2), 112-128.Saputra, R. (2021). "Blockchain dalam Transparansi Keuangan Publik: Studi Kasus Pengelolaan Dana Bansos." Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 9(2), 112-128.
Setiawan, H. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Distribusi Bantuan Sosial di Masa Pandemi." Jurnal Sosial dan Politik, 18(3), 89-104.
Siregar, D. (2023). "Pendidikan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan." Jurnal Pendidikan Hukum, 11(2), 77-93.
Wahyudi, T. (2022). "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Meritokrasi dalam Pengelolaan Bantuan Sosial." Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 45-60.Wahyudi, T. (2022). "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Meritokrasi dalam Pengelolaan Bantuan Sosial." Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 45-60
Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
Asshiddiqie, Jimly. (2012). Gagasan Konstitusi Sosial, Jakarta: Rajawali Press.
Atmasasmita, Romly. (2019) Rekonstruksi Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media.
Dulkiah, M. (2020). Sosiologi kriminal. http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1
Ibrahim. Johny, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 295.
Marzuki, Laica. (2012). Etika Hakim dalam Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.
Rawls, J (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan. (2022). Analisis Hukum terhadap Kasus Korupsi Bansos: Dampak dan Solusi Kebijakan. Jakarta: LKHK.
Kementerian Keuangan RI. (2021). Laporan Transparansi Anggaran Dana Bantuan Sosial 2020-2021. Jakarta: Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK: Evaluasi Kasus Korupsi Bansos Selama Pandemi. Jakarta: KPK
OECD. (2020). Governance Responses to COVID-19: Lessons for Integrity and Anti-Corruption Policies. Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index.
Dulkiah, M. (2020). Sosiologi kriminal. http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1
BBC News Indonesia, 23 Agustus 2021, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan’, bbc.com, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15469288
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



