Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris Dalam RUPS
Abstract
A transfer deed made before a notary is a guarantee of rights to shares. There are still many problems with transfer deeds being submitted to the court by the heirs of the share giver when the transfer is carried out without the knowledge of the other heirs. This is detrimental to the rights the heirs should receive. The validity of a conservation deed that is not guided by applicable regulations can result in the conservation deed becoming invalid. This research method is normative using a statutory and regulatory approach and a contextual approach. The results of the research in this study are that a transition is an agreement that must be guided by Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of an agreement, a transition in the case of not fulfilling all the elements of the agreement including agreement, skills, a certain thing and a lawful cause. This results in the deed of transfer being invalid. People who are no longer competent to carry out legal actions need forgiveness from their biological children and the purpose of all heirs because biological children also have rights to the object of preserving shares. The notary who makes the deed of transfer can be held responsible for his negligence which results in losses for heirs based on Article 1365 of the Civil Code. Responsibilities imposed on maintenance include professional responsibility, civil responsibility and administrative responsibility.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adjie, Habib. 2009, Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan ke-2, Bandung: Refika Aditama.
Asyhadie, Z., 2018, Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kuh Perdata (Bw), Hukum Islam Dan Hukum Adat, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Cristian, Deny. 2014, Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Effendi, Perangin. 2013, Hukum Waris, Jakarta: Raja grafindo persada.
Fuady, Munir. 2010, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Goesniadhie, Kusnu. 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah. Surabaya: JP Books.
Harsono, Boedi. 2018. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya). Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti.
Isnaeni, Moch. 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media. Manan, Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenda Media.
Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme penelitian hukum empiris & normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Notoatmojo, Soekidjo, 20110, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta. Pasaribu, C., & Lubis, S. K., 1996, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
Hadjon, M. Philipus. Sjaifurrachman dan Adjie Habib, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju.
Putri AR, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Jakarta: PT. Softmedia,
Rachmat, Setiawan, 1991, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Binacipta.
Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, 2015.
I Gusti Ngurah Anom, “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di
Indonesia” Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2, 2015.
Viona Ansila Domini, dkk, “Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10/Pid/2018/Pt.Dki”),Universitas Indonesia.
Natali Masita Ginting, Widodo Suryandono dan Muhammad Fajri Mekka Putra, “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Perjanjian Hibah Yang Dilakukan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Bit)”, Jurnal Indonesian Notary Vol. I No. 002, 2019.
Siregar, Riki Gunawan, "Gangguan Berpikir Demensia (Pikun) Pada Lansia." Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia at 183-187. 2019.
Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 LN Nomor 03 Tahun 2004, TLN 5491.
Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960-104 Tahun 1960. TLN 2043.
Undang-Undang tentang Pendaftaran Tanah. UU Nomor 24 Tahun 1997, LN 59 Tahun 1997. TLN 3639.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15581053
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



