Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan

Laila Fauziyyah

Abstract


This study examines the time limitation on collateral execution by secured creditors under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and its implications for legal protection. Secured creditors are entitled to independently execute their security rights, but this right is restricted by a 90-day moratorium and a two-month time limit after insolvency is declared. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that such restrictions contradict the absolute nature of property rights and potentially downgrade the secured creditor’s status to that of a concurrent creditor. This causes legal uncertainty and financial disadvantage. Therefore, legislative reform and clear procedural guidelines are necessary to ensure the optimal legal protection of secured creditors.

Keywords


secured creditor, bankruptcy, collateral execution.

Full Text:

PDF

References


Zulkifli, S. (2022). Buku Ajar Hukum Kepailitan. PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN.

Agca, S. H. C. Harmonisasi Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan yang Melekat pada Benda Jaminan (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Fadhli, M. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(4).

Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit. Perspektif, 28(2), 73-82.

Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Jurnal Analisis Hukum, 1(2), 187-201.

Sentika, A. D., & Kartoningrat, R. B. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 25(1), 63-73.

Syaputra, A. (2022). Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Tejaningsih, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Wijaya, A. A., Murniati, R., & Trijaya, M. W. (2019). Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan. Pactum Law Journal, 2(03).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,