Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pajak yang Dilakukan Wajib Pajak Perseroan Terbatas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum
Abstract
This research aims to answer the still biased things of the main of the issue so that it can be beneficial for the development of legal science. To find the bright spot, then the author conducted research with the results of research revealed that criminal threats related to taxpayers are on the provisions of articles 38, 39, and 39A of the Criminal Code, but against PT can only be convicted of criminal threats. its criminal threat is an alternative between a fine penalty or a confinement penalty so it is relevant to apply to PT. Whereas section 39 and 39A are not logically applied to PT because the formulation of the criminal threat is cumulative in the form of offense of imprisonment and offense of fine whereby PT cannot be charged with offense of imprisonment. In addition, with regard to the entry into force of the National Criminal Code later, the arrangement of corporations as the subject of criminal action so that they can be requested criminal accountability will be illogical if applied to articles 39 and 39A of the Criminal Code due to criminal threats. The conclusion is that the provisions of criminal liability for taxes by PTs in the Constitution are still not fulfilled by legal certainty due to differences in interpretation of the law in the enforcement of laws related to criminal liability for taxes by corporations (PTs), so the author suggests that the revision is made before the Constitution contains the National Constitution. PT can be demanded criminal accountability and the threat of criminal sanctions.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Depok: PT Rajagrafindo Perkasa, 2015.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional). Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2024.
Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum). Depok: PT Rajagrafindo Perkasa, 2024.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Rhiti, Hyronimus. Kepastian Hukum (Pengantar Teoritis dan Filisofis). Sleman: PT Kanisius, 2025.
Syahputra, Azmi. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2017.
Siahaan, Monang. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
Tanya, Bernard L dkk. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). (Bantul: Genta Publishing, 2019).
Taufani, Galang dan Suteki. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
Sudirman, Lu dan Feronica. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura. Jurnal Hukum Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.
Panjaitan, Boas P, Ismail, dan Dewi Iryani, “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi”, Jurnal Hukum Setara Vol.3 Nomor 1, Juni 2022.
Abi, Marselinus, Puguh A.H Setiawan, Nyoman Tio Rae, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan KUHP di Indonesia”. Jurnal Hukum Selisik Vol.10 Nomor 1, Juni 2024.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat UU Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.
Repulik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Berita Utama. DPR Sahkan UU APBN Tahun Anggaran 2025, Menkeu Sri Mulyani: Pertama Kali Pendapatan Negara Tembus Rp3.000 triliun. https://www.kemenkeu.go.id.
Informasi Publik_Transparansi Kinerja Ditjen Pajak, Laporan DJP Tahun 2023, https//:www.pajak.go.id.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16872260
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



