Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Sumatera Barat: Tinjauan Pengaturan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arief, B.N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). Kerugian Ekonomi dari Illegal Logging di Indonesia. Jakarta: BPKP.
Barus, R.M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. USU Law Journal, 3(2), 106114.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK. (2023). Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. https://www.menlhk.go.id
Erlianto, R., Siwi, G.R., & Donri, W. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, dan Malaysia. UNES Law Review. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/212
Hamzah, A. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
Heryanto, M., Ciptono, C., Azrianti, S., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). Analisis Yuridis Illegal Logging. Jurnal Dimensi, 10(1), 161177.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal.
Mahkamah Agung RI. (2007). Putusan Nomor 1491K/PID/2007 (Terdakwa: Yoni pgl. Yuyun Lubuk Sikaping, Sumatera Barat). Direktori Putusan MA. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI. (2021). Putusan Nomor 4115 K/PID.SUS-LH/2021 (Terdakwa: Zulkarnain Bin M.Yunus Tindak Pidana Khusus Illegal Logging). Direktori Putusan MA. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI. (2022). Putusan Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 (Terdakwa: Afrizal panggilan Siaf bin Nursal). Direktori Putusan MA. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Kategori Illegal Logging. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/illegal-logging-1.html
Marpaung, L. (2012). AsasTeoriPraktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Marsongkhoe, V., & Tantimin, T. (2020). Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Journal of Judicial Review, 22(1), 110. https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.824
Maulana, I., & Nanda Setiawan, M. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. Datin Law Jurnal, 4(1).
Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2021). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 141154. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748
Nortoprojo, A.A., Al-Fatih, S., & Haruni, C.W. (2022). Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau dari Aspek Keadilan. Indonesian Law Reform Journal, 2(2), 206221.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. (2013). UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Rauf, S., & Iman, A.N. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Sultra Law Review, 3(1). https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/954
Salim, H.S. (2008). Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
Siahaan, N.H.T. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Ed. ke-2). Jakarta: Erlangga.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Suarga, R. (2005). Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global. Banten: Wana Aksara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.
Windiyastuti, F., & Leksono, A.B. (2024). Analisis Yuridis terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Indonesia. IBLAM Law Review, 4(1), 677681. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.376
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20772085
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



