Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspekif Hak Asasi Manusia

Tri Bagus Panjalu, H. R Adianto Mardjiono

Abstract


This study also aims to analyze the authority of on-site shooting actions carried out by Indonesian police officers from the perspective of Human Rights (HAM). While these actions are also permitted by existing regulations to maintain security and order, this poses a dilemma regarding potential human rights violations. This study uses normative juridical methods with legislative and conceptual approaches, to assess the application of the authority to shoot and its impact on human rights. The purpose of this study is to provide recommendations for appropriate procedures in the use of the authority to fire, which is in accordance with the principles of proportionality and protection of human rights. On-site shooting should only be carried out in emergency situations, after nonviolent efforts have failed, and must meet the principles of legality, necessity, proportionality, and accountability. While these actions are legally valid, challenges such as abuse of authority, lack of transparency, and the risk of misjudgment remain important issues that need to be monitored. Therefore, this study emphasizes the importance of police professionalism in maintaining a balance between law enforcement and human rights protection.


Keywords


On-site shooting, Human Rights, Police authority.

Full Text:

PDF

References


Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1).

Andes, A. M. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Bentuk Tindakan Tembak Di Tempat. Lex Et Societatis, 4(3).

Antow, F., Kumendong, W., & Musa, A. (2022). Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah. Lex Crimen, 11(4).

Bhayangkara, V. A. Persepsi Masyarakat Terhadap Kewenangan Menembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisan Di Kota.

Budiono, S. (2023). Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Journal Of Syntax Literate, 8(6).

Devi, C. (2022). Tindakan Represif Terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916), 2(02), 13-29.

Indriyanti, S., & Ratnaningrat, A. (2023). Pelanggaran Densus 88 Terkait Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584), 4(1), 667-675.

Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.

Listia, B. H. (2023). Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Hal 36-37.

Nangoy, F. D. (2015). Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Lex Et Societatis, 3(4).

Oktavriana, D. R. (2023). Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Analisis Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam. The Jure: Journal Of Islamic Law, 1(1), 1-13.

Pungus, A. F. (2021). Pengaturan Pertanggungjawaban Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lex Administratum, 9(8).

Sendewana, B. (2013). Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian. Lex Et Societatis, 1(3).




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14272137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,