Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Al Daffa Naufal Lufthi, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih Hutajulu, Samirah Novel, Widya Tri Lestari, Dwi Aryanti Ramadhani

Abstract


In a contractual agreement, problems often arise due to default or unlawful acts by one party that result in losses to the other party. As in the case that will be discussed in this article, the occurrence of unlawful acts caused by creditors that cause major losses. Leasing or known as Sewa Guna Usaha (SGU) is one method that is often used in Indonesia in the need for funding sources to obtain an asset such as in this case, namely a vehicle. This study aims to analyze case studies of violations of debtor rights in this installment agreement, and what form of responsibility the defendant is for his unlawful acts. The method used in this study uses a normative legal approach, namely analyzing and reviewing the legal issues being raised. In order to anticipate and protect legal interests, a contract must be prepared with clear clauses and is easy to understand. That way, if an action occurs that causes the agreement not to be completed or a loss, the party who is violated has the right to sue the violating party to court by fulfilling the elements of an unlawful act or default.


Keywords


Breach of Contract, Agreement, Leasing, Unlawful Act

Full Text:

PDF

References


Adawiyah, R. (2023). Literature review: pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Jurnal Economina, 2(6), 1331-1342. https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.606

Amalia, R. (2022). Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak. Klinik Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Anggoro, F. N. (2022). PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936

Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Sentri: jurnal riset ilmiah, 1(3), 728-736.

Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Jurnal Gagasan Hukum, 3(02), 137-148.

Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 160-173.

Fathudin. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan penyalahgunaan wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). JURNAL CITA HUKUM, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1844

Hartono, D. S. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Lessor pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus pada PT. ACC Cabang Semarang). Jurnal Litbang, 3 (2), 1-2.

Jayaningprang, H. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Johan, M. P. S., & Hakim, L. (2024). Tanggung Jawab Perdata oleh Konsumen yang Tidak Memiliki Legal Standing Kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt. G/2023/PN TJK). JLEB: Journal of Law, Education and Business, 2(1), 498-509.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Krisniawan, H. (2023). Pengendalian internal dan good corporate governance: upaya pencegahan fraud pada perumda bpr majalengka. Brainy Jurnal Riset Mahasiswa, 4(2), 130-141. https://doi.org/10.23969/brainy.v4i2.79

Nurfitrah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Jurnal USM Law Review, 6(1), 79-93.

Palar, S. (2024). AKIBAT HUKUM MELANGGAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN DEBITUR. LEX PRIVATUM, 13(2).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012

Permatasari, E.. (2021, June 17). Cara eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Klinik Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/. Diakses pada tanggal 28 November 2024.

Prianto, Y., Faradiba, N., Alexsander, C. C., & Winata, C. A. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan. Syntax Idea, 6(4), 1661-1667.

Primasari, R. and Fidiana, F. (2020). Whistleblowing berdasarkan intensitas moral, komitmen profesional, dan tingkat keseriusan kecurangan. Jurnal Kajian Akuntansi, 4(1), 63. https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3383

Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia. AHKAM, 2(4), 901–909. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420

Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019. ADIL: Jurnal Hukum, 11(1).

Taslim, Y. F. (2022, April 5). Menyikapi Penyalahgunaan Wewenang di Kantor | Dreamtalent Blog. (n.d). Dreamxtion. https://dreamtalent.id/blog/menyikapi-penyalahgunaan-wewenang-di-kantor. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

Turyati vs. Pt. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Nomor 166 /Pdt/2019/PT SMG, Pengadilan Tinggi Semarang, 15 Mei 2019.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

View of perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Jual-Beli E-Commerce berdasarkan hukum perdata. (n.d.). https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/9367/4251

Yasir, M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing. JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 3(2), 52-60.

Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 1(1), 75-90.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14286671

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,