Pelanggaran Etika Profesi serta Konsekuensi Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Suap Jaksa Farizal

Rendika Purnama, Kayla Delzanty, Raisyha Talitha, Mohammad Akmal Taris Hakim, Hani Rosdiana, Sherlyta Ramadhani, Fatur Rezqy Permana, Mulyadi M

Abstract


The bribery case involving Prosecutor Farizal represents the damaging impact of violations of professional ethics on the legitimacy of judicial institutions. The act is not only a violation of fundamental principles such as integrity and impartiality that should be upheld by every prosecutor, but also tarnishes the main values in Tri Krama Adhyaksa which are the moral foundation of the Indonesian Attorney General's Office. Farizal's involvement in corrupt practices also adds to the long list of cases of irregularities committed by law enforcement officers, thus deepening the crisis of public trust in the judicial mechanism in Indonesia. This study uses a normative legal method that relies on various written legal sources to answer the problems that have been formulated. The approach used in this study consists of a statutory regulatory approach and a case approach. Through the statutory regulatory approach, researchers examine relevant legal norms, especially those regulating the ethics of the prosecutor's profession and the form of legal accountability for violations committed by law enforcement officers. The results of the study show that the violation of professional ethics committed by Prosecutor Farizal in this bribery case reflects serious deviations that not only damage the integrity of the prosecutor's office, but also reduce public trust in the justice system. His actions, which involved accepting bribes to influence the legal process, are contrary to the basic principles of the Prosecutor's Code of Ethics and Code of Conduct, such as integrity, impartiality, and accountability.

Keywords


violation, professional ethics, bribery case, prosecutor

Full Text:

PDF

References


Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Al Fikry, A. H. (2023). Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa: Formula For Building Law Enforcement Integrity Through A Legal Culture Approach In Realizing An Authoritative Prosecutor's Office. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(3), 213-233.

Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(1), 121-135.

Berlian, Z., & Rudiansyah, R. (2023). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(2), 184-197.

Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Hafrida, H. (2013). Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 6(7).

Hartono, E. D., Louissa, N., & Roynita, W. (2023). Analisa Kasus Jaksa Farizal yang Menerima Suap Dana. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(20), 213-219.Mathar, A. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(II).

Marwiyah, S. (2015). Penegakan kode etik profesi di era malapraktik profesi hukum.

Pardede, M. (2020). Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 335-362.

Rachmatulloh, A. M. (2021). Penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan peraturan jaksa agung republik Indonesia nomor: Per-014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Polontalo, R. S. D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lex Crimen, 7(6).

Rusmanda, R. C., Anggrainy, L. M., Iskandar, H. M., Azmi, A. N., & Sari, T. D. (2025). Kode Etik Dan Profesionalisme Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3(01).

Sanyoto, A. A., Febriyanti, A., Natalia, B., Sembiring, R. M., Pahlawan, S. D. P., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Genta Mulia, 14(2).

SETIAWAN, T. (2009). SANKSI HUKUM BAGI JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Doctoral dissertation, UAJY).

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).

Sintya Augustianti, Syamsuni Arman dan Isdairi (2013).sanksi administrasi terhadap pelangaran disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak).

Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15581816

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,