Studi Yuridis Terhadap Kewenangan Militer Dalam Penanganan Bencana Alam di Indonesia

Alvina Maretia Lidowati, Irwan Triadi

Abstract


Military comes from the word miles, meaning people who are ready or assigned to go to war. The military is a tool of the state that is assigned to go to war and defend the country. Legal politics in the current era or after the reform era states that those who commit general crimes must be subject to general justice. Therefore, in Indonesia itself, regulations are regulated regarding the formation of military justice in Indonesia. Referring to the country of Indonesia which is an agricultural country with a geographical area flanked by two continents and two oceans, Indonesia's position is very strategic because its territory is very potential. Although Indonesia has a potential area, Indonesia is very disadvantaged because it has a territory located in the ring of fire area. Thus, Indonesia becomes an area prone to natural disasters due to this. Therefore, the military also has a role to help overcome natural disasters because the military has the capacity in the form of the ability to carry out tasks which are in fact in emergency conditions with its command network down to the regional level. This is based on the fact that natural disaster management is not only the task of BNPB and BPBD according to the military, but this proves that the military can also help with problems related to natural disaster management


Keywords


Military, Natural Disaster, BNPB

Full Text:

PDF

References


TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Agung Priambodo, dkk. Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 403/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi. Vol. 5. 1. (2020). hlm. 41.

Agus Subagyo, Yudi Rusfiana. Sinergi TNI Angkatan Darat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam. Jurnal Manajemen Pemerintah. Vol. 10. 2.hlm. 132.

Alif Maelani, Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

Kajian Triwulan IV TA 2014. Perwujudan SInergitas Peran TNI AD Dalam Penanggulangan Akibat Bencana Alam di Daerah. hlm. 6-9

S. Supriyatna. Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara. Jurnal Yuridis. Vol. 1. 2. (2014). hlm. 183-185.

Tiarsen Buaton. Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Studi Tentang Kedudukan dan Yurisdiksinya Periode 1945 - 2008. hlm 1-2.

Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 40-41.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 125.

Rosady Ruslan. Metode Penelitian. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010). hlm. 24




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15585137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,