Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik

Difqa Alvi Ramadhandiko, Kayus Kayowuan Lewoleba

Abstract


The phenomenon of the rapid development of social media has an impact on the notary profession as a public official. Notaries often use digital platforms such as Instagram to include their names and positions, which is categorized as covert promotion. In fact, based on the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics, acts of self-promotion are prohibited because they can degrade the dignity of the profession. This research uses normative juridical method and case approach to examine the prohibition of promotion and the sanctions that can be imposed. The results show that supervision of ethical violations in the digital space has not been optimal, and existing sanctions have not provided a deterrent effect. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system and enforcement of sanctions to maintain the integrity of notaries. This research is expected to contribute to the renewal of notary professional ethics in the digital era.


Keywords


Notary, Code of Ethics, Self Promotion, Social Media, Code of Ethics Sanctions

Full Text:

PDF

References


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Kode Etik Notaris. Hasil Kongres INI Banten.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10

Adjie, H. (2017). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. PT Refika Aditama.

Anand, G. (2014). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia. Zifatama Publisher.

Darus, M. L. H. (2017). Hukum notariat dan tanggung jawab jabatan notaris. UII Press.

Lubis, I., & Lubis, D. I. (2024). Pengawasan dan penegakan kode etik notaris. Penerbit Hukum.

Muhammad, A. (2020). Etika profesi hukum. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Sinar Baru.

Restanti Tania, A. S., Putri, N. D., & Anugrah, H. P. (2020). Media sosial, identitas, transformasi, dan tantangannya. Instrans Publishing Group.

Salim, H. S. (2018). Peraturan jabatan notaris. Sinar Grafika.

Salsa, S. N. (2020). Hukum pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda. Kencana.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

Abadi, T. W. (2011). Makna metodologi dalam penelitian. Kalamsiasi, 4(2), 197-210.

Anugrah, T. (2022). Jabatan notaris dan kode etik notaris: Bagaimana peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 10(7), 1663-1676.

Fahmi, F., Fitriani, R., & Maulana, R. (2020). Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 157-165.

Syarief Akrabi, I., M. M. R., & Laksmana Bonaparta, G. (2023). Pemanfaatan sosial media oleh notaris sebagai sarana pelaksanaan penyuluhan hukum. UNES Law Review, 6(2), 4789-4801. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237

Vigo, S., & Prihatini, F. (2021). Promosi jabatan notaris melalui media Instagram sebagai bentuk pelanggaran kode etik profesi notaris. Kertha Semaya, 9(11), 2033-2046. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p04

Yuniati, S. E. W. (2017). Mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Jurnal Akta, 4(4), 585 -590.

Yusuf, C. (2020). Kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran etika rangka jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Adil: Jurnal Hukum, 12(2), 22-54.

Hartoyo, N. S. (2022). Penegakan kode etik terhadap akun media sosial Instagram notaris (Tesis, Universitas Indonesia). http://lib.ui.ac.id/detail?id=20528634

Nugraha, M. R. (n.d.). Bolehkah notaris promosi diri? Hukumonline. http://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-lt4ed774ae87ed1/




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15639227

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,