Eksistensi Hukum Militer dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia

Catherine Rosalina Sianturi, Irwan Triadi

Abstract


Military law is an important part of the national legal system that serves to ensure the professionalism of the Indonesian National Army through discipline, ethics, and distinctive internal law enforcement. The military legal system is regulated by Law No. 31/1997 on Military Justice to meet the different needs of military organizations and civil society, especially with regard to discipline enforcement, hierarchy, and preparedness. However, in its implementation, there are various challenges such as overlapping jurisdictions with the general courts, lack of transparency, and a military culture that opposes democratic principles. There is a need to formulate solutions to the existing structural and normative barriers. Military law reform is needed so that the system can be aligned with human rights and the rule of law, and so that Indonesian National Army remains neutral and integrity as a professional national defense tool

Keywords


Military Law, Indonesian National Army, National Legal System, Military Discipline, TNI Professionalism

Full Text:

PDF

References


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional.

Tempo.co, Perjalanan TNI Berganti-ganti Nama: BKR, TKR, TRI, ABRI (Tempo), menjelaskan perubahan nama lembaga militer dari BKR hingga ABRI.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Indonesia Baik, “Sejarah Singkat Terbentuknya TNI,” (Jakarta: Indonesia Baik, 2025).

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Jurnal SUS (Yustisia), Yurisdiksi Peradilan terhadap Prajurit TNI, menjelaskan perbedaan yurisdiksi antara tindak pidana umum dan militer.

Maulana Harahap, “Ketika Pelaku adalah Anggota Militer: Kasus KDRT,” Jurnal El-Ahli, Vol. 6, No. 2 (2024).

Salmanita Shalsabella Pramudita dan Iwan Triadi, “Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer,” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 5 (2023).

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Menyoal Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Militer di Indonesia, Laporan Tahunan 2021.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Evaluasi dan Tuntutan Revisi UU Peradilan Militer: Mendorong Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Umum, 2016.

Amnesty International Indonesia, Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI, menyoroti konflik yurisdiksi dan problematika equality before the law dalam UU TNI pasal 65 ayat 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,