Analisis Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser dan Penegakan Hukum Atas Penipuan Transaksi Digital

Elisabet Nauli Pane, Sinta Ramadhani, Audi Nayla Choirunnisa, Reyva Cahyaningrum

Abstract


in this fast-paced digital era, online concert ticket purchases have become a common practice among music enthusiasts. However, this convenience is often accompanied by a surge in fraud cases, such as concert ticket fraud and other digital transaction frauds. These crimes target individuals who are less vigilant or lack knowledge of digital security, and often occur on e-commerce platforms or social media. This research analyzes the law enforcement against digital transaction fraud, especially concert ticket fraud, and highlights the importance of law enforcement by authorized parties to ensure citizen compliance. Based on Article 378 of the Criminal Code (KUHP), fraud is punishable by a maximum imprisonment of four years. Law enforcement, according to Soerjono Soekanto, focuses on harmonizing values manifested in norms to create, maintain, and preserve peace in social life

Keywords


Concert Ticket Fraud, Legal Protection, Digital Transaction

Full Text:

PDF

References


Aditya Diveranta, dkk. (2025). Menyingkap Muslihat Penipu Tiket Konser. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/menyingkap-muslihat-penipu-tiket-konser pada 9 Maret 2025.

Aditya Diveranta, dkk. (2025). Jejak Transaksi Penipuan Tiket Konser Disamarkan. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan pada 9 Maret 2025.

Amelia Fletcher, et al. (2023). “Consumer Protection for Online Markets and Large Digital Platforms.” Yale Journal on Regulation, Vol. 40, No. 3.

BBC News Indonesia. (2024). Terdakwa Penipuan Tiket Konser Coldplay Divonis Tiga Tahun Penjara, Korban: 'Saya Enggak Bakal Percaya Calo Lagi'. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw42kjvr33go pada 9 Maret 2025.

Bisuk, J. (2024). Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay melalui Media Jastip (Jasa Titip). Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Damuri, Yose Rizal, et al. (2021). “E-Commerce Development and Regulation in Indonesia.” Centre for Strategic and International Studies.

Hanifah Purnamasari, et al. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan Oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3 No. 1.

Jurnal, R. (2024, Mei 30). Mengenal Teknik Analisis Data Hukum Normatif dalam Penelitian. Ruang Jurnal. Diakses dari https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-analisis-data-hukum-normatif-dalam-penelitian/

Nurul Qamar, et al. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Putra, G. (2024). Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce, Vol. 13, No. 6.

Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). “Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia.” Jurnal Jatiswara, 23(2), 199–200. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028

Sturman, Zachary S. (2020). “Where’s the Consumer Harm? The BOTS Act: A Fruitless Boogeyman Hunt.” Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Vol. 22, No. 4.

Suharto, A. (2024). Upaya Perlindungan terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi pada Platform OLX). IBLAM Law Review, 4(3), 25–26. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.449

Thabroni, G. (2021, Juni 18). Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Teknik Analisis, dsb. Serupa.id. Diakses dari https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/

Triono, R. (2020). Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Skripsi, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

Putusan Mahkamah Agung RI: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef2e96ae42104859f303831313232.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,