Perlidungan Hukum Pekerja Alih Daya Untuk Mewujudkan Nilai Keadilan
Abstract
This study discusses the legal protection for outsourcing (outsourcing) workers in the perspective of social justice and employment law in Indonesia. The takeover phenomenon is widening with the enactment of the Job Creation Act which changed the previous regulatory structure, including the deletion of Articles 64 and 65 as well as the amendment of Article 66 in the Labor Code. These changes impact on the disappearance of transferable employment constraints, thus magnifying the potential for legal uncertainty and violations of workers’ normative rights. Through a normative juridical approach, this study analyzes the statutory provisions and the urgency of restricting the types of transferable work. It was stressed that legal protection should be preventive and repressive in order for workers to continue to receive justice, decent wages, as well as social security. The conclusion of the study recommends that the deleted articles be reinstated in order to guarantee equitable legal protection for turnover workers in accordance with Panchasila values and national employment objectives.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Darji Darmodihartjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia, 1995
Edi Setiadi dan Kristiani, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.Gandi Sugandi, Depnakertrans Perlu Razia Perusahaan Outsourcing, Jakarta: Harian Kompas, 2005
Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional), Jakarta: Setara Press, 2015.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Muchsan, Hukum Tata Pemerintahan, (Yogyakarta: Liberty, 1985), (Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11 (1), 2006).
Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
Republik Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tengan Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalian, 198Soejono Soekanto, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia
Thersia Tri Widyaningsih, Didik Suhariyanto, Ismail, Application Of The Law To Outsourced Workers The Impact Of The Main Types Of Work (Core Business) To Establish Protection Laws Againts Workers/Labores, Jurnal of Global Innovation: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Volume 3, 2024.
Wamyani, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya yang Berbasis Nilai Keadilan, Desertasi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



