Analisis Putusan PTUN Terhadap Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) : Studi Kasus Mengenai Sengketa Mutasi, Pemberhentian, atau Disiplin ASN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asshiddiqie, J. (2014). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Hadjon, P. M. (2015). Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. Gadjah Mada University Press.
Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Cahaya Atma Pustaka.
Nugroho, R. (2011). Public policy. PT Elex Media Komputindo.
Prasetyo, T. (2017). Hukum dan etika: Dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Nusa Media.
Ridwan H. R. (2014). Hukum administrasi negara. RajaGrafindo Persada.
Anggraini, D., & Kurniawan, Y. (2023). Problematika mutasi ASN dan perlindungan hukum pegawai negeri sipil. Jurnal Reformasi Hukum.
Ardian, A., & Perdana, S. (2025). Faktor penghambat upaya banding administratif terhadap sengketa pegawai ASN yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, 3(3).
Arif, I. A. L., & Boediningsih, W. (2022). Analisis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan pembatalan penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN. Jurnal Esensi Hukum, 4(1).
Baerumah, A. L., Setiabudhi, D. O., & Pongkorung, F. (2025). Analisis hukum penolakan mutasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 13.
Fikri, M. (2021). Penegakan disiplin ASN terhadap penolakan mutasi jabatan. Jurnal Hukum dan Pemerintahan.
Lestari, N. P. (2024). Kewenangan pejabat pembina kepegawaian dalam mutasi ASN berdasarkan sistem merit. Jurnal Legislasi Indonesia.
Nugroho, R. A., & Nurhayati, S. (2022). Implementasi sistem merit dalam kebijakan mutasi ASN di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
Pahlevi, F. F. (2018). Diskresi pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara. Jurnal Hukum Unissula, 34(1).
Prasetyo, A. (2020). Analisis yuridis sanksi disiplin bagi ASN dalam perspektif hukum administrasi. Jurnal Rechtsvinding.
Rahman, M. S., & N.K., M. L. (2022). Analisis problematika putusan tata usaha negara dalam sengketa kepegawaian. Krtha Bhayangkara, 16(2).
Zulfi, H. R. (2026). Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 9(1).
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Indonesia. (2019). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
Indonesia. (2021). Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. (2018). Putusan Nomor 9/G/2018/PTUN-BNA.
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. (2019). Putusan Nomor 102/G/2019/PTUN.Mks.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2021). Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.JKT.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20667610
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



