Peran Pemerintah Desa Bendosewu dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Bendosewu Kec. Talun Kab. Blitar

Irma Dhatul Aulia, Deby Febrian Eprilianto, Galih Wahyu Pradana, Melda Fadiyah Hidayat

Abstract


This research is motivated by the gap between normative conditions and the reality of BUMDes Sewu Siji management. The purpose of this study is to describe the role of the Bendosewu Village Government in managing BUMDes Sewu Siji. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation. Data analysis uses the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana with the role theory framework from John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson (1990) which divides roles into three dimensions: Expected Role, Perceived Role, and Role Played. The results show that in the Expected Role dimension, the normative role is fairly well defined, although there is a weakness in defining the role of the Village Secretary which becomes the root of role ambiguity. In the Perceived Role dimension, variations in understanding among actors were found; the Village Head as the central actor, while the Village Secretary, BPD, and Village Treasurer perceive their roles as limited. In the Role Played dimension, four role problems were identified: role gap, role ambiguity, role underload, and role conflict. This study also found a discrepancy between official BUMDes Clinic data and field facts, where BUMDes Sewu Siji has had a legal entity, RPK, and annual reports although not officially recorded. This study concludes that the role of the Bendosewu Village Government is not yet optimal due to misalignments between normative expectations, perceptions, and actual practices which give rise to role dysfunctions. This condition leads to the dominance of the Village Head's role and suboptimal utilization of other village apparatuses' potential.

Keywords


Village Government Role, BUMDes Management, Role Theory, Expected Role, Perceived Role, Role Played, Role Ambiguity, Village Governance.

Full Text:

PDF

References


Alviant. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 165.

Aulia, A., Gumilar, G. G., Panji, M., Santoso, T., Priyanti, E., Studi, P., Pemerintahan, I., Karawang, S., Karawang, K., Barat, P. J., & Aulia, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. 1(2), 568577.

Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT THE ROLE OF THE VILLAGE BUSINESS BOARD ( BUMDES ). 13(3), 281286.

Harlan, L. O. A. M. (2021). DI DESA SINDANGKASIH. 23, 6876.

Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (1990). Organizational Behavior & Management.

Napitupulu, R. Y. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SKRIPSI OLEH : RIFA YUSNITA NAPITUPULU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) DI DESA Diajukan sebagai Salah Satu Syar.

Nurjanna. (2023). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Marannu Jaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Pinrang.

Prasasti, P. F., & Maruf, M. F. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri ( Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 02(12), 598614.

Rahmayuni, G. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeuleu Cut Dan Kabupaten Simeuleu. Repositori.Uma. http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15979

Rohim. (2021). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. 4(1), 1834.

Yudhistira, G. E., & R Kholifah, E. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan, 4(1), 110. https://doi.org/0.59818/JPM

Zsazsa, C. S. K. M. (2022). KABUPATEN DELI SERDANG SUB-DISTRICT DELI SERDANG DISTRICT PENDAHULUAN Asumsi dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul masih dikategorikan rendah , hal ini dilihat dari pemerintah desa. 48(2), 179188. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2751

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20923447

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Media Hukum Indonesia (MHI)

E-ISSN :3032-6591

Organized by Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane,