Analisis Yuridis Penyitaan Pidana Terhadap Boedel Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agust Kusmadi, B., Ismail, I., & Iryani, D. (2023). Proteksi hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses Kepailltan terhadap peninggalan debitor yang disita kejaksaan. Jurnal Hukum Bisnis, 12(3), 117129.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, & Isfardiyana. (n.d.). Sita umum Kepailltan mendahului sita pidana dalam pemberesan harta pailit.
Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana.
Kartini Mulyadi. (2001). Kepailltan dan penyelesaian utang piutang. Dalam R. A. Lontoh et al. (Eds.), Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (hlm. 168). Alumni.
Kuffal, H. M. A. (2013). Barang bukti bukan alat bukti yang sah. UMM Press.
Kusmadi, A., Ismail, I., & Iryani, D. (2023). Proteksi hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses Kepailltan terhadap peninggalan debitor yang disita kejaksaan. Jurnal Hukum Bisnis, 12(3), 117129.
Mulyadi, L. (2009). Pergeseran perspektif dan praktik Mahkamah Agung mengenai putusan. Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. (2017). Hukum pailit dalam teori & praktik. PT Citra Aditya Bakti.
Nola, L. F. (2019). Kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam proses Kepailltan (The position of general seizure towards others in the process of bankruptcy). Negara Hukum: Membangun Hukum guna Keadilan dan Kesejahteraan, 9(2), 217234.
Parulian, H., Joesoef, I. E., & Sugiyono, H. (2026). Perlindungan hukum hak kreditor dalam sita umum Kepailltan yang bersinggungan dengan sita pidana korupsi. ALIALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4(2), 474494.
Ratibulava. (n.d.). Perlindungan hukum debitor pailit atas berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.
Rachmadi Usman. (2004). Dimensi hukum Kepailltan di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
Syarif, M., Sunarmi, & Yunara, E. (2023). Kedudukan sita pidana harta benda tindak pidana pencucian uang dengan kedudukan sita umum Kepailltan . Locus Journal of Academic Literature Review, 757768.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailltan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21440398
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



