Legalitas Tindakan Penagihan dan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Debt Collector dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kreditur
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aristoteles. (1999). Nicomachean Ethics. Hackett Publishing Company.
Butar Butar, E. S., & Triana, N. (2022). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Ferindoni, A. (2021). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
Hasibuan, A. M., et al. (2014). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 (Penggelapan) atau Pasal 335 (Perbuatan Tidak Menyenangkan).
Ling, M., & Widodo, A. (2024). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Mahkamah Konstitusi. (2019). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Mahkamah Konstitusi. (2019). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. (Serta Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Nomor 57/PUU-XIX/2021).
Mahkamah Konstitusi. (2021). Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Mahkamah Konstitusi. (2021). Putusan Nomor 57/PUU-XIX/2021.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana.
Mertokusumo, S. (2006). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty.
Nofianti, R., & Apriani, D. (2021). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 7 & 8.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Bagian XI.
Otto, J. M. (2010). Law and the Economy in Colonial Indonesia. Brill.
POJK Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 60.
POJK Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 60 & 61.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.
Posner, R. A. (2014). Economic Analysis of Law. Wolters Kluwer.
Rahardjo, S. (2009). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
Rufaida, R. (2019). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, Bagian XI.
Sjahdeini, S. R. (2009). Fidusia sebagai Jaminan Pelunasan Utang. Alumni.
Subekti, R. (2003). Hukum Perjanjian. Intermasa.
Suhrawardi, S., & Wajdi, F. (2012). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Tampubolon, R. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Hukum.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Pasal 306.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Pasal 15 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Winstar, S., & Hasan, M. (2015). Judul Artikel/Buku. Nama Jurnal/Penerbit.
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



